Kabar Rakosa

MELANGKAH BERSAMA MENGATASI DAMPAK CORONA

Posted by Admin Rabu, 18 Maret 2020 Berita 0 Comments
MELANGKAH BERSAMA MENGATASI DAMPAK CORONA

1.  Latar belakang dan Kondisi Terkini Hotel & Restoran di DIY

Tanggal 2 Maret 2020 pertama kali Presiden Joko Widodo mengumumkan dua WNI terkena penyakit Covid-19 yang disebabkan virus Corona terbaru (SARS-CoV-20). Sejak saat itu Indonesia menambah jumlah negara yang terinfeksi virus korona. Hingga kini (17/3) jumlah pasien positip Corona telah mencapai 134 orang yang tersebar di berbagai daerah termasuk DIY. Saat ini di DIY ada 4 pasien Corona dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan sedang dirawat di rumah sakit.

Virus korona telah menimbulkan ketakutan dan kepanikan luar biasa bagi siapapun karena menyebar begitu cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam waktu singkat. Guna mengatasi laju penyebaran virus Corona pemerintah di tiap-tiap negara terdampak mengambil kebijakan membatasi pergerakan orang terutama mereka yang melakukan perjalanan jauh dan kunjungan ke wilayah-wilayah yang telah terinfeksi virus tersebut.

Kebijakan pemerintah di atas membawa dampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat umum. Khususnya sektor pariwisata mengalami dampak secara signifikan yang ditandai secara kasat mata dengan penurunan drastis pada tingkat hunian kamar hotel, tingkat kunjungan konsumen restoran, tingkat kunjungan ke destinasi (obyek) wisata.

Hari-hari terakhir ini banyak hotel dan restoran di DIY telah menerima banyak pembatalan pemesanan kamar hotel maupun pemesanan restoran. Hingga kini (15/3) tercatat ada lebih 14.744 pembatalan kamar hotel selama periode Februari sampai Maret 2020. Demikian pula tingkat hunian kamar hotel rata-rata menurun sebesar 15,5 % jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau periode yang sama pada tahun lalu. Demikian pula restoran telah menerima pembatalan pemesanan grup dengan  total mencapai ribuan orang. Bisa dipastikan bahwa kondisi buruk tersebut masih akan berlangsung entah hingga kapan mengingat virus korona baru mulai mewabah di Indonesia termasuk DIY. Sementara itu banyak sektor lain terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata terutama UMKM seperti kerajinan, kuliner dan lain-lain.

Telah diketahui umum bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan penyumbang terbesar (urutan dua atau tiga besar) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dan lain-lain. Sudah bisa dipastikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran akan menurun drastis seiring penurunan tingkat hunian kamar hotel dan tingkat kunjungan konsumen restoran sebagai dampak langsung dari virus korona. Tentunya hal tersebut menjadi masalah bersama bagi dunia usaha dan pemerintah daerah dan perlu dicarikan solusinya!

2.  Kebijakan Pemerintah di DIY (saat ini)

Sesaat setelah melaksanakan rapat kordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten se-DIY pada hari Minggu (15/3) Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengumumkan kebijakan pemerintah DIY dalam rangka menanggulangi wabah penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus korona baru. Kebijakan dimaksud berupa imbauan terdiri atas 5 (lima) butir dan PHRI DIY menyatakan siap melaksanakan imbauan tersebut dan mengharapkan seluruh komponen masyarakat di DIY bersama-sama mewujudnyatakannya pula.

Adapun 5 (lima) butir imbauan Gubernur DIY tersebut meliputi : (a) jumlah pasien terindikasi, (b) tindak lanjut penanggulangan pasien, (c) sterilisasi wilayah, (d) keberlanjutan proses belajar, dan (e) antisipasi dan kegiatan preventif. (lengkapnya bisa dilihat di link : http://jogjaprov.go.id/ tanggal 15/03/2020)

Secara khusus perlu ditekankan butir “Antisipasi dan Kegiatan Preventif” karena berisi imbauan yang semestinya diperhatikan dan bisa dilaksanakan seluruh warga yakni :

Seluruh Kabupaten/Kota diimbau untuk dapat menggerakkan masyaraatnya agar senatiaa hidup sehat misalnya selalu menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan sabun biasa atau tisu basah, sebab produk pencuci tangan (hand sanitizer) hanya akan menghalau bakteri namun bukan virus. Pemda bersama masyarakat harus saling bahu-membahu untuk menyelamatkan dan menangani yang sakit, serta menjaga yang sehat agar jangan sampai sakit. Masyarakat bukan hanya merupakan objek, namun juga bias berperan sebagai subjek yang turut aktif mencegah penyebaran virus.

Hal lain yang penting digarisbawahi adalah pernyataan Gubernur DIY untuk menjawab pertanyaan dimaksud tidak lain adalah “Yogyakarta belum perlu terapkan status KLB Virus Korona”.

Selanjutnya, untuk informasi dan nomor kontak antiipasi virus COVID 19, dapat menghubungi (0274) 555585 dan 08112764800.

3.  Harapan PHRI DIY Terhadap Pemerintah Daerah

Mempertimbangkan butir 1 dan butir 2 seperti diuraikan di atas BPD PHRI DIY hendak menyampaikan beberapa harapan kepada Pemerintah Daerah di DIY sebagai berikut :

a) Kebijakan Gubernur DIY berupa Lima Imbauan sungguh-sungguh dilaksanakan dan diterapkan oleh pemerintah daerah se-DIY.  

b) Mendesak pemerintah untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan dan menjaga Yogyakarta aman dikunjungi wisatawan yang tidak otomatis diartikan sebagai ajakan berkunjung ke Yogyakarta.

c) Upaya mewujudkan dan menjaga Yogyakarta aman dikunjungi tersebut perlu ditunjukkan dengan aksi konkrit melaksanakan SOP Pencegahan Corvid-19 secara konsisten dari hulu hingga hilir. Yakni :  saat tamu memasuki tempat-tempat wisata dan fasilitas wisata seperti hotel, restoran dan lain-lain hingga tamu bersangkutan meninggalkan tempat-tempat tersebut dilaksanakan pencegahan Corvid-19 seperti melakukan cuci tangan dengan sanitizer di tempat cuci tangan umum, melaksanakan penyemprotan disinfektan, dan lain-lain.

d) Mendesak pemerintah daerah untuk memberikan incentif berupa keringanan pajak Hotel &  Restoran selama 6 bulan ke depan

e) Mendorong pemerintah pusat/daerah untuk segera membuat kebijakan contingency plan untuk antisipasi kondisi terburuk akibat wabah Covid-19 di DIY

f) Memonitor ketersediaan bahan kebutuhan kesehatan seperti sanitizer, masker, dan sejenisnya serta ketersediaan kebutuhan pokok seperti sembako, bumbu, dan lain-lain.

g) Mengendalikan harga bahan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok tersebut

4. Saran & Masukan PHRI DIY

a) Melakukan upaya mendapatkan keringanan biaya dari Pemerintah Pusat bagi dunia usaha berupa :

i. relaksasi PPh Pasal 21 untuk membantu likuiditasi pekerja;

ii. relaksasi PPH 25 untuk memberi ruang likuiditas bagi usaha pariwisata khususnya usaha Hotel dan Restoran;

iii. penangguhan atau cuti dalam melakukan pembayaran kewajiban perbankan;

iv. pembebasan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu likuiditasi pekerja dan perusahaan.

b) Menggalakkan kampanye tentang usaha-usaha pribadi mencegah penyebaran virus Corona seperti melaksanakan perilaku hidup sehat dan merawat lingkungan sekitar selalu bersih.

c) Secara rutin melakukan publikasi kepada warga DIY untuk update informasi terkait wabah virus Corona dan perkembangan penanganannya.

 

Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (BPD PHRI)

Share On:

0 Comments di post ini

Leave a Comment

Rakosa Radio

Jln Pandega Sakti No. 8 ( Kali Urang KM 6 ) Sleman Yogyakarta

0274.888801

info@rakosa-fm.co.id

@Website Radio Rakosa FM